DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALITRIKAN

 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
 

Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangKetenagalistrikan.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan;
  5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Susunan Organisasi
DirektoratJenderar Listrik dan pemanfaatan Energi, terdiri dari;

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
  2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
  3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagaristrikan;
  4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagatistrikan.

 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi;

 

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat;

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terdiri dari:

  1. Bagian Rencana dan Laporan;
  2. Bagian Keuangan;
  3. Bagian Hukum dan perundang-undangan;
  4. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  5. Kelompok Jabatan fungsional,

Bagian Rencana dan Laporan
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi;

  1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana , program,  dan anggaran.
  2. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi;
  3. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.;

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

  • Subbagian Pengelolaan Informasi;
    • Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
  • Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
    • Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
  • Subbagian Evaluasi dan Laporan
    • Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

 

Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan perendaharaan;
  2. Pengelolaan administrasi barang milik negara; dan;
  3. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
  1. Subbagian Perbendaharaan;
    • Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
  2. Subbagian Kekayaan Negara;
    • Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
  3. Subbagian Akuntansi.
    • Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas  melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

 

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
  3. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, terdiri dari;

  1. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
    • Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
  2. Subbagian Pertimbangan Hukum;
    • Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum
  3. Subbagian Informasi Hukum.
    • Subbagian lnformasi Hukum mempunyai tugas tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

 

Bagian Umum dan Kepegawaian
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan ketetaausahaan;
  2. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  3. Pelaksanaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari;

  1. Subbagian Tata Usaha;
    • Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
  2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    • Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
  3. Subbagian Kepegawaian.
    • Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrikan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
  4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri dari:

  1. Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik;
  2. Subdirektorat lnvestasi dan Pendanaan Tenaga Listrik;
  3. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan;
  4. Subdirektorat lnformasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah;
  5. Subdirektorat Listrik Perdesaan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional

 


DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas  melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
 

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri dari:

  1. Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik;
  2. Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik;;
  3. Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik;;
  4. Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik;
  5. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
 
 
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN
 
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangstandardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselarnatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
  5. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan. 

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri dari:

  1. Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan;;
  2. Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;;
  3. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik;
  4. Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
  5. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional